Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik, penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan audit yang transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan publik.

Menurut Rachmat Gobel, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan publik. Kita harus memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan keuangan publik dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka.”

Dalam konteks tata kelola keuangan publik Amplas, transparansi dan akuntabilitas bisa diwujudkan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Andi Amirudin, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), “Pemerintah perlu memastikan bahwa laporan keuangan publik dapat diakses oleh publik secara transparan. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa keuangan publik dikelola dengan baik.”

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menjalin kerja sama dengan lembaga pengawas keuangan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memastikan bahwa tata kelola keuangan publik Amplas berjalan dengan baik. Menurut Agus Martowardojo, Ketua BPK, “BPK siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan audit keuangan publik. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dapat ditingkatkan.”

Dengan adanya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik Amplas, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang bersih dari korupsi dan penyalahgunaan keuangan publik. Sehingga, masyarakat dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel.