Peran masyarakat dalam tata kelola anggaran daerah Amplas sangatlah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Masyarakat memiliki peran sebagai pengawas dalam penggunaan anggaran daerah guna memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan efisien.
Menurut Dr. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola anggaran daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi dan mengawal penggunaan anggaran daerah.
Dalam konteks tata kelola anggaran daerah Amplas, masyarakat dapat berperan dalam berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menyampaikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah terkait prioritas penggunaan anggaran yang dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keputusan terkait alokasi anggaran akan lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan monitoring terhadap penggunaan anggaran daerah melalui mekanisme pengawasan yang telah disediakan, seperti melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga pengawas keuangan daerah. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir dan keberlanjutan pembangunan daerah dapat terjamin.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Bambang Sudibyo, seorang pakar tata kelola keuangan publik, disebutkan bahwa “Partisipasi masyarakat dalam tata kelola anggaran daerah memiliki dampak positif terhadap efisiensi penggunaan anggaran dan pengendalian korupsi.” Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah sangatlah vital dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam tata kelola anggaran daerah Amplas memiliki dampak yang besar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan dan pengawalan terhadap penggunaan anggaran daerah guna memastikan keuangan publik yang sehat dan berkelanjutan.